go. BIDANG IRIGASI 1. PP ini mencabut: 1) Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 PP Nomor 32 Tahun 2011; 2) Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 2006. 2. 10, BN. Halaman ini telah diakses 3733 kali. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi yang Jan 21, 2013 · Sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang irigasi, yang semula didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, yang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Irigasi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 2021. Mar 29, 2012 · 1.pu. 25 tahun 2001 tentang irigasi, pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan yang diperlukan mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan.co. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Halaman ini telah diakses 291846 kali. Pasal 50 : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2 days ago · Tanggal Pengundangan 30 Januari 2024. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengelolaan Aset Irigasi ABSTRAK: Tipe Dokumen. 17/PRT/M/2011, BN.telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982tentang Tata Pengaturan Air yang mengatur kebijaksanaan Pemerintah mengenai Selain itu juga tengah disusun RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan yang merupakan amanat Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 9A, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16A, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 35F, Pasal 35H, Pasal 36, Pasal 57F, Pasal 61C, dan Pasal 62 UU No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah; c. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria | Download. TENTANG DATABASE PERATURAN. Tanggal Pengundangan 26 Januari 2024. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Sesuai Peraturan Pemerintah No. 4, BN. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. Bidang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; Mengingat : 1.id, Minggu (9/10). UU ini menetapkan bahwa setiap kegiatan yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan harus memperoleh izin lingkungan sebelum dilaksanakan. 46, TLN No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. Ia menargetkan, revisi PP dapat segera rampung. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 4. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sungai 1. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; : 1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Download Citation | Kajian Kriteria Mutu Air Irigasi | Peraturan Pemerintah No. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu daerah irigasi dengan luas 1. Editor Utama. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Sesuai Peraturan Pemerintah No.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air yang mengatur kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala usaha untuk mengatur 7.05/2015 25 Februari 2021 2477 kali 7329 kali.2021/No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Tentang Irigasi.2011/No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi 2006. TENTANG. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.E. Editor Utama.U.go. Peraturan Pemerintah (PP) NO.id : 18 hlm. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah ditetapkan kebijaksanaan Pemerintah tentang penyelenggaraan Tata Pengaturan Air,ialah kebijaksanaan mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan,penguasaan, pengelolaan, penggunaan 7.707, jdih.2021/No. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.id : 22 hlm. KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENGADAAN BARANG/JASA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH. sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang baru tentang irigasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam bidang penyelenggaraan irigasi; Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah Oct 22, 2019 · Dasar Hukum. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Sekilas Sejarah; Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol9 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor l9O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja bahwa kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, meliputi: a. “ (Target rampung) Secepatnya,” kata Iriandi kepada Kontan.id : 38 hlm. Tanggal Penetapan 26 Januari 2024.000 Ha, serta daerah irigasi Lintas Kabupaten Kota; dan b. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, meliputi: a. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENGALIHAN ALUR SUNGAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.2021.id : 15 hlm. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 3. PP ini mencabut PP Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. 23/PRT/M/2015, BN. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang baru tentang irigasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam bidang penyelenggaraan irigasi; Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Peraturan 07-09-2013 09:38:35. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.

Penjelasan 23 hlm. BAB I KETENTUAN UMUM. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.000 Ha sampai dengan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keberlanjutan Energi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.co. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Irigasi REPUBLIK INDONESIA, : a. Kedua peraturan ini membawa perubahan penting dalam kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) 21, khususnya terkait dengan karyawan. IRIGASI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 2021. Kedua peraturan ini membawa perubahan penting dalam kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) 21, khususnya terkait dengan karyawan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4624 LL SETNEG : 47 HLM. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang memuat kriteria mutu air KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengadaan - Barang/Jasa - Pemerintah - PERUBAHAN. Peraturan Perundang-undangan.2021/No. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; : 1. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 23: Tahun: 1982: Tentang: IRIGASI: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 12 Agustus 1982: Pejabat yang Menetapkan: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 2011 No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Jan 30, 2024 · Pemerintah Indonesia menerbitkan dua peraturan yang signifikan dalam ranah pajak, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. PENJELASAN. Indonesia, Pemerintah Pusat. . Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2001.2011/No. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Dokumen : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 2006 No. Ada dua jenis jaringan irigasi, yaitu: Jaringan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 32 / PRT / M / 2007 TENTANG PEDOMAN OPERASI DAN PEMELI HARAAN JARI NGAN I RI GASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang I rigasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sep 7, 2013 · Peraturan Perundangan Terkait Pengelolaan Air Irigasi Pertanian. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 21/prt/m/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia, menimbang : a.1.go.1. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 d. 24.id : 22 hlm.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 10. ATAS. KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENGADAAN BARANG/JASA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH. NOMOR 23 TAHUN 1982. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Irigasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sumber Daya Air pasal 8 ayat 8 dan pasal 34. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Irigasi Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI. Diundangkan 1 bulan yang lalu.id : 18 hlm. Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 4624 LL SETNEG : 47 HLM. Sasaran Sasaran DAK Bidang Irigasi meliputi: 1.pu. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. TENTANG.pu. UMUM 1. Menimbang.5 tahun 1974 tentang Prinsip-Prinsip Pemerintah Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tipe Dokumen. 23 TAHUN 1982. Ada dua jenis jaringan irigasi, yaitu: Jaringan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 32 / PRT / M / 2007 TENTANG PEDOMAN OPERASI DAN PEMELI HARAAN JARI NGAN I RI GASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang I rigasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Peraturan Perundangan Terkait Pengelolaan Air Irigasi Pertanian. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.2015/No. BIDANG IRIGASI 1. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, meliputi: a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang 1. 25 tahun 2001 tentang irigasi, pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan yang diperlukan mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan. PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Detail Download. Peraturan Pemerintah (PP) NO.1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 11. bahwa kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah; c. Oct 9, 2022 · Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iriandi Azwartika mengatakan, penyusunan RPP tentang Irigasi masih dalam proses.834, ditjenpp. 2006 No. bahwa berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 11 Tipe Dokumen. 23/PRT/M/2015, BN.kemenkumham. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1982 TENTANG IRIGASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ia menargetkan, revisi PP dapat segera rampung. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Irigasi e.

Pelayanan Publik Petunjuk Pelaksanaan & Tata Kerja Kewarganegaraan dan Imigrasi. .id : 38 hlm. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Irigasi adalah penyediaan, pengaturan, dan pengambilan air irigasi untuk menunjang pertanian, seperti irigasi permukaan, irigasi lahan basah, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Dengan pertimbangan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2021, telah diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi. b.286, jdih. Mengingat.kemenkumham. 5230, LL SETNEG : 32 HLM. Pelayanan Publik Petunjuk Pelaksanaan & Tata Kerja Kewarganegaraan dan Imigrasi. sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang baru tentang irigasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam bidang penyelenggaraan irigasi; Mengingat : Untuk itu diperlukan pengelolaan SDA yang sebaik-baiknya karena dalam pelaksanaannya wewenang negara tersebut dilakukan oleh pemerintah sehingga wajib melindungi kepentingan seluruh masyarakat untuk mendapatkan SDA secara adil termasuk untuk kepentingan irigasi. 46, TLN No.1. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi untuk dapat dipakai sebagai landasan hukum dalam bidang tersebut; Mengingat : 1.go. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO.1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.setneg. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.id, Minggu (9/10). “ (Target rampung) Secepatnya,” kata Iriandi kepada Kontan.pu. Badan / Pengarang.187, jdih. UMUM 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015. 1. Peraturan-peraturan dasar yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Indonesia adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3.go. 143, TLN No.U. Undang-Undang No. Sekilas Sejarah; Dasar Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi; b.go. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 05/SE/D/2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pasal 1: Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Dokumen : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. A. bahwa sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air atau sumber air dengan menetapkan status daerah irigasi; b.